SEJARAH MUHAMMADIYAH

 

                                      Muhammadiyah dari Masa ke Masa

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenali sebagai K.H. Ahmad Dahlan.

Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Oleh kerana itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai Khatib dan pedagang.

Semula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan rakannya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar daripada Pulau Jawa. Untuk mengorganisasi kegiatan tersebut maka didirikan persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh penjuru negeri.

Di samping memberikan pelajaran / pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum perempuan muda dalam forum pengajian yang disebut “Sidhratul Muntaha”. Pada siang hari pelajaran untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Pada malam hari untuk kanak-kanak yang telah dewasa.

Di samping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan kanak-kanak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya diubah menjadi Mu`allimin dan Mu`allimat.

A.   Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Belanda) Tahun 1912 - 1942

Sejak didirikan K.H. Ahmad Dahlan tahun 1912, Muhammadiyah telah melewati berbagai peristiwa sejarah, seperti pemilu tahun 1955 yang banyak diwarnai partai-partai Islam. Keberadaan partai Masumi, didukung oleh organisasi-organisai Islam termasuk Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusuma, Buya HAMKA, K.H. Faqih Usman, Prof. K.H. Kahar Muzakkir, K.H. Hasan Basri aktif falam Masyumi. Peristiwa tersebut salah satu potret perjalanan Muhammadiyah pada masa awal setelah kemerdekaan.

Berdirinya Muhammadiyah diawalai dengan pendirian sekolah oleh K.H. Ahmad Dahlan yang mengajarkan agama Islam dan pengetahuan biasa. Lalu ada organisasi pendukungnya yang dibantu oleh para pengurus Budi Utomo cabang Yogyakarta. Nama organisasi yang dipilih adalah “Muhammadiyah”.

Untuk menyusun AAnggaran Dasar Muhammadiyah banyak mendapat bantuan daro R. Sosrosugondo guru Bahasa Melayu Kweekschool Budi Utomo, rumusannya dibuat dalam bahasa Belanda dan Melayu. Kesepakatan bulat pendirian Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Proses permintaan pengakuan kepada pemerintah sebagai badan hukum diusahakan oleh Budi Utomo cabang Yogyakarta.

Pada tanggal 20 Desember 1912 diajukan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Surat tersebut berisi agar persyarikatan mempunyai izin resmi dan diakui sebagai badan hukum dengan wilayah se-Jawa – Madura. Surat tersebut juga dilampiri rancangan statuen atau anggaran dasarnya. Namun, pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati menanggapinya. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal lalu mengirim surat permintaan pertimbangan kepada empat pejabat: Direktur Van Justite, Adviseur Voor Indlandsche Zaken, Residen Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono VI.

Surat untuk Sri Sultan dari Residen Yogkarta diteruskan kepada Rijksbestuurder (Pepatih Dalem Sri Sultan). Oleh karena surat tersebut mengenai urusan agama maka diteruskan kepada Hoofd Penghulu, waktu itu Penghulu dijabat H. Muhammad Khalil Kamaludiningrat.

Residen Yogyakarta Liefrinck pada 21 April 1913 menyurati Gubernur Jenderal bahwa Ia menyetujui permohonan Muhammadiyah. Namun dengan catatan kata “Jawa dan Madura” diganti dengan “Residentie Yogyakarta”, daerah kelahirannya.

Gubernur  Jenderal Idenburg meminta Hoodbestuur Muhammadiyah untuk mengubah kata-kata “Jawa dan Madura” menjadi Residentie Yogyakarta. Tertera dalam statuen artikel 2, 4 dan 7.

Hal ini dipenuhi setelah rapat anggota tanggal 15 Juni 1914. Demikianlah proses surat menyurat selama 20 bulan dengan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya Muhammadiyah diakui sebagai badan hukum resmi. Tertuang dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914 No. 81 beserta lampiran statuennya.

Sejak resmi diakui itu, 4 pemimpin Muhammadiyah yang tampil menjadi pemimpin selama periode 1912 – 19142, sebagai berikut:

1.   Periode K.H. Ahmad Dahlan (1912 – 1923)

Merupakan masa perintisan, pembentukan jiwa dan amal usaha organisasi Muhammadiyah yang mendapat kedudukan terhormat pemerintah karena pergerakan Islam yang modern.

2.   Periode K.H. Ibrahim (1923 – 1932)

K.H. Ibrahim adalah adik Nyai Walidah/Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah adik ipar K.H. Ahmad Dahlan, merupakan ulama pondok pesantren tidak pernah mengenyam pendidikan model barat. Pada masa ini Muhammadiyah makin berkembang dan meluas hingga luar Jawa. Lalu terbentuk Majelis Tarjih, mengadakan penelitian pengembangan hukum-hukum agama. Para pemuda mendapat bentuk organisasi yang nyata. Beridiri Nasyiyatul Aisyiyah dan Pemuda Muhammadiyah.

3.   Periode K.H. Hisyam (1932 – 1936)

Bidang pendidikan mendapat perhatian yang besar. Diadakan juga penertiban dan pemantaban administrasi organisasi, jadi Muhammadiyah lebih kuat dan lincah.

4.   Periode K.H. Mas Mansur (1936 – 1942)

Pengukuhan kembali hidup beragama dan penegasan paham agama dalam Muhammadiyah. Wujudnya pengaktifan Majelis Tarjih yang mampu merumuskan “Masalah Lima” mengenai dunia, agama, qiyas, sabilillah dan ibadah. Dan disusun pula “Langkah Dua Belas”:

a.     Memperdalam masuknya Iman.

b.     Memperbuahkan paham agama.

c.     Memperbuahkan budi pekerti.

d.     Menuntun amal intiqad.

e.     Menguatkan persatuan.

f.        Menegakkan keadilan.

g.     Melakukan kebijaksanaan.

h.      Menguatkan Majelis Tanwir.

i.         Mengadakan konferensi bagian.

j.         Mempermusyawaratkan putusan.

k.      Mengawasi gerakan jalan.

l.         Mempersambungkan gerakan luar.

B.    Muhammadiyah Periode Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan Jepang) Tahun 1942 - 1945

Jepang memberi ruang gerak yang sempit terhadap Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo mampu mempertahankan misi pergerakan Muhammadiyah. Periodenya tahun 1942 – 1953, kondisi politik masih masa transisi Belanda ke Jepang.

Tahun 1944 Muhammadiyah mengadakan Muktamar  darurat di Yogyakarta. Di masa pendudukan Jepang yang Fasis, Ki Bagus Hadikusumo selain memimpin Muhammadiyah juga digunakan untuk memikirkan nasib bangsa.

Beliau dengan gigih menentang instruksi “Sei Kerei” dari Jepang. Sei Kerei adalah membungkukkan badan ke arah timur (Negeri Jepang) menghormati Dewa Matahari, sebagai “Dewa penitis para Kaisar Jepang”. Upacara ini wajib dilakukan para siswa setiap pagi.

Selaku Ketua PP Muhammadiyah, terpanggil menyelamatkan generasi Muslim Indonesia dari syirik itu.

Melalui debat yang seru dengan Pemerintah Jepang,  akhirnya pemerintah Jepang memberikan dispensasi. Khusus bagi semua sekolah Muhammadiyah untuk tidak melakukan

upacara Sei Kerei. Ki Bagus Hadikusumo juga tercatat sebagai anggota Chuo Sangiin (Dewan Penasehat Pusat) buatan Jepang.

C.  Muhammadiyah Periode Kemerdekaan Sampai Orde Lama (1945 – 1968)

1.     Periode Ki Bagus Hadikusumo (1942 – 1953)

Di awal kemerdekaan NKRI, Muhammadiyah ikut aktif dalam perjuangan. Terjun dalam kancah revolusi di berbagai laskar kerakyatan hingga tahun 1953. Kegiatan-kegiatan keorganisasiannya antara lain:

a.     Tahun 1946 mengadakan silaturrahim cabang-cabang se-Jawa.

b.     Tahun 1950 mengadakah sidang Tanwir perwakilan.

c.     Tahun 1951 sidang Tanwir di Yogyakarta.

d.     Tahun 1952 mengadakah sidang Tanwir di Bandung

e.     Tahun 1953 mengadakah sidang Tanwir di Solo dengan keputusan Muhammadiyah hanya boleh memasuki partai yang berdasarkan Islam.

2.     Periode A. R. Sutan Mansyur (1952 – 1959)

A. R. Sutan Mansyur dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto meskipun tidak termasuk Sembilan Terpliih. 9 terpilih itu adalah H.M.Yunus Anies, H.M. Farid Ma’ruf, Hamka, K.H. Ahmad Badawi, K.H. Fakih Usman, Kasman Singodimejo, DR. Syamsudin, A. Kahar Muzakir dan Muljadi Djojomartono.

            Masa ini “ruh Tauhid” ditanamkan kembali. Disusun langkah kurun waktu tertentu, yang pertama tahun 1956 – 1959 yang dikenal dengan nama Khittah Palembang.

3.     Periode H.M. Yunus Anies (1959 – 1962)

Negara Indonesia sedang dalam kegoncangan politik yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak perjuangan Muhammadiyah.

Tetapi Muhammadiyah mampu merumuskan Kepribadian Muhammadiyah yang menempatkan kembali kedudukan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

4.     Periode K.H. Ahmad Badawi (1962 – 1968)

K.H. Ahmad Badawi dipilih dalam Muktamar ke-35 di Jakarta tahun 1962. Muhammadiyah berjuang keras untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak dibubarkan. Karena waktu itu politik dikuasai oleh PKI dan Bung Karno tahun 1965.

Pada saat itu seluruh barisan Orde Baru termasuk Muhammadiyah ikut tampil memberantas Komunis.

D.   Muhammadiyah Periode Orde Baru sampai Orde Reformasi

Periode ini merupakan rentang waktu 1968 – 2000, yang tampil sejumlah pemimpin karismatik. Ada 5 orang yang silih berganti memegang pucuk pimpinan Muhammadiyah:

1.      Periode K.H. Fakih Usman dan K.H. A.R. Fakhrudin (1968 – 1971)

K.H. Fakih Usman dipilih Ketua Muhammadiyah pada Muktamar ke-37 di Yogyakarta. Tidak lama kemudian meninggal, lalu diganti K.H. A.R. Fakhrudin (nama lengkapnya K.H. Abdul Razak Fakhrudin)

Usaha me-Muhammadiyahkan kembali Muhammadiyah. Usaha untuk mengadakan pembaruan (tajdid) dalam bidang ideologinya, dengan merumuskan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah”. Di bidang organisasi dan usaha perjuangan menyusun “Khittah Perjuangan dan Bidang-bidang lainnya”.

2.      Periode K.H. A.R. Fakhrudin (1971 – 1990)

Beliau dipilih sebagai Ketua Muhammadiyah ditetapkan dalam tanwir Ponorogo tahun 1969. Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971, muktamar ke-40 tahun 1978 di Surabaya dan ke-41 tahun 1985 di Surakarta.

Terjadi krisis yaitu keharusan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Muhammadiyah mengatasi imbauan dari pemerintah tentang asas tunggal pancasila dengan mengadakan perubahan AD Muhammadiyah dengan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi.

Pada masa itu juga terjadi peristiwa penting adalah kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Sebagai reaksi atas kunjungan itu beliau mengeluarkan buku ”Mangayubagya Sugeng Rawuh lan Sugeng Kondur”. Isinya adalah bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya sudah beragama Islam jadi jangan rakyat menjadi obyek Kristenisasi.

3.      Periode K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. (1990 – 1995)

Didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. alumnus Universitas Al Azhar dan pakar dalam bidang hukum Islam. Pada muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta menjadi ketua PP Muhammadiyah.

Pada periode ini telah dirumuskan program jangka panjang 25 tahun, yang meliputi 3 hal: bidang konsolidasi gerakan, pengkajian dan pengembangan serta kemasyarakatan.

4.      Periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. dan Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. (1995 – 2000)

Tokoh reformasi Indonesia ini, lahir di Surakarta, 26 April 1944. Di Muhammadiyah sejak muktamar tahun 1985 di Surakarta yang menjabat sebagai ketua majelis tabligh Muhammadiyah. Dipilih menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah pad Muktamar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta. Tahun 1994 dipilih menjadi Ketua hingga akhir periode 1990 – 1995. 1995 pada Muktamar ke-43 di Banda Aceh kembali menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1995 – 2000.

Pada periode Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. telah dirumuskan program Muhammadiyah tahun 1995 – 2000, Rumusannya mengacu kepada masalah global, dunia Islam, nasional, Muhammadiyah, dan pengembangan pemikiran. Adapun pengembangan pemikiran terdiri atas pemikiran keagamaan, ilmu dan teknologi, basis ekonomi, gerakan social kemasyarakatan, dan PTM sebagai basis gerakan keilmuan atau pemikiran.

5.      Periode Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A.

Hasil Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif, M.A. terplih menjadi ketua PP Muhammadiyah. Beliau seorang guru besar Ilmu Sejarah di IKIP Yogyakarta. Lahir di Sumpurkudus Sumatera Barat tanggal 31 Mei 1935.

Program kerja masa periode 2000 – 2005 secara garis besar adalah melanjutkan program Muhammadiyah sebelumnya, secara ringkas dirumuskan:

1.      Visi, Misi dan Usaha Muhammadiyah.

2.      Program Muhammadiyah yang meliputi Program Konsolidasi Gerakan dan Program Per Bidang.

E.     Muhammadiyah Paska Muktamar ke-45 di Malang 2005

Prof. Dr. Din Syamsudin terpilin sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 2005 – 2010 pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 yang dilaksanakn 3 – 8 Juli 2005.

Dalam muktamar ini telah ditanfidzkan putusan-putusan, sebagai berikut:

1.   Menerima laporan PP Muhammadiyah masa jabatan 2000 – 2005.

2.   Pernyartaan pikiran Muhammadiyah jelang Satu Abad.

3.   Program persyarikatan periode 2005 – 2010.

4.   Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

5.   Rekomendasi Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Adapun program persyarikatan Muhammadiyah periode ini, sebagai berikut:

1.   Gambaran Umum Program

Merupakan penjabaran program jangka panjang untuk 5 tahun pertama masa berlakunya program jangka panjang. Sebagai program kerja 5 tahunan tahap I, program Nasional Muhammadiyah 2005 – 2010 menitikberatkan pada 3 hal utama: penguatan organisasi, pemantapan perencanaan dan pengembangan konsistensi serta kesungguhan jajaran persyarikatan untuk merealisasikan program kerja.

2.   Tujuan Program

Terbangunnya sistem organisasi yang dinamis, efektif dan efisien serta produktif sehingga dapat menguatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

3.   Prioritas

Urutan prioritas dirumuskan sebagai berikut:

a.     Penguatan organisasi di semua hal.

b.     Peningkatan kualitas lembaga dan amal usaha Muhammadiyah.

c.     Pengembangan tajdid di bidang tarjih dan pemikiran Islam.

d.     Peningkatan peran serta persyarikatan dalam penguatan masyarakat.

e.     Pengembangan kaderisasi.

f.        Peningkatan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara serta percaturan global.

4.   Program Nasional di Berbagai Bidang

a.     Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam.

b.     Tabligh dan Kehidupan Islami.

c.     Pendidikan, Iptek dan Litbang.

d.     Kaderisasi.

e.     Kesehatan, kesejahteraan dan pemberdayaan Masyarakat.

f.        Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) dan Pemberdayaan Ekonomi.

g.     Partisipasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

h.      Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

i.         Organisasi.

j.         Pustaka dan Informasi.

k.      Seni Budaya.

l.         Ukhuwah dan kerja sama